Sistem parlementer – Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya miliki peran penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen miliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun bisa menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.
Baca Juga: Sistem Presidensial
Daftar Isi Artikel
Sistem Parlementer
Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen bisa miliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang pada jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang pada jalannya pemerintahan, tapi dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara.
Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara segera atau tidak segera cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh dikarenakan itu, tidak tersedia pembelahan kekuasaan yang mengetahui antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya kontrol dan keseimbangan yang ditemukan di dalam sebuah republik kepresidenan.
Sistem parlemen dipuji dikarenakan kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, layaknya didalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Prancis. لعبة البوكر مجانا
Sistem parlemen biasanya miliki pembedaan yang mengetahui antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga miliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, beri tambahan keseimbangan dalam sistem ini.
Bentuk pemerintahan di bermacam negara. Sistem parlementer penuh berwarna oranye. Sistem monarki konstitusional dengan parlemen kuat berwarna merah, monarki konstitusional dengan parlemen lebih lemah dari raja berwarna magenta.
Ciri-Ciri Pemerintahan Parlemen
- Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan tetapi kepala negara dikepalai oleh presiden atau raja.
- Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif tetapi raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
- Perdana menteri miliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
- Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
- Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
- Kekuasaan eksekutif bisa dijatuhkan oleh legislatif. ربح المال من الالعاب
- Parlemen sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Parlementer
Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer
- Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat dikarenakan enteng terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini dikarenakan kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
- Garis tanggungjawab di dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
- Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen pada kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati di dalam menggerakkan pemerintahan.
- Pembuatan ketentuan memakan waktu yang cepat.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer
- Kedudukan badan eksekutif atau kabinet amat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga setiap saat kabinet bisa dijatuhkan oleh parlemen.
- Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan era jabatannya dikarenakan setiap saat kabinet bisa bubar.
- Masa pemilihan umum bisa berubah-ubah dengan jangka tertentu.
- Kabinet bisa mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para bagian kabinet adalah bagian parlemen dan dari partai mayoritas. قوانين بلاك جاك Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, bagian kabinet bisa mengusai parlemen.
- Parlemen menjadi daerah kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi bagian parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal perlu untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.
Negara dengan Sistem Pemerintahan Parlementer
Afrika
- Antigua and Barbuda
- The Bahamas
- Barbados
- Belize
- Canada
- Dominica
- Grenada
- Jamaica
- Saint Kitts and Nevis
- Saint Lucia
- Saint Vincent and the Grenadines
- Trinidad and Tobago
- Bangladesh
- Bhutan
- Cambodia
- India
- Iraq
- Israel
- Japan
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Lebanon
- Malaysia
- Mongolia
- Nepal
- Pakistan
- Singapore
- Thailand
Turkey
Eropa
- Albania
- Austria
- Belgium
- Bulgaria
- Croatia
- Czech Republic
- Denmark
- Estonia
- Finland
- Germany
- Greece
- Hungary
- Iceland
- Ireland
- Italy
- Kosovo
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Republic of Macedonia
- Malta
- Moldova
- Montenegro
- Netherlands
- Norway
- Poland
- Serbia
- Slowakia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- United Kingdom
Pasifik
- Australia
- New Zealand
- Papua New Guinea
- Samoa
- Vanuatu
Nah, itulah informasi tentang sistem parlementer yang ada di beberapa negara. Semoga anda terbantu dengan informasi tentang sistem parlementer di atas. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah membaca.
